Pemkab Lamandau

Pj Bupati Minta SOPD Bisa Kelola Keuangan Daerah

 Sabtu, Tanggal 11-08-2018, jam 10:48:39
Sekda Lamandau Arifin LP Umbing (kiri) beserta narasumber perwakilan dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI yang dalam hal ini diwakili oleh Kasubdit Wilayah III Dit Perencanaan Anggaran Daerah, Mukjizat, usai melaksanakan kegiatan sosialisasi Permendagri RI Nomor 38 tahun 2018 di Nanga Bulik, Kamis (10/8).( RUSLAN/ KALTENG POS)

NANGA BULIK - Pj Bupati Kabupaten Lamandau meminta jajaran SOPD dan Pejabat di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lamandau bisa mengelola penggunaan keuangan daerah dengan baik guna merealisasikan APBD secara maksimal.

Hal disampaikan Pj Bupati HM Katma F Dirun dalam sambutanya yang di bacakan oleh Sekda Lamandau Arifin LP Umbing pada kegiatan  sosialisasi Permendagri  RI Nomor 38 tahun 2018 di Aula Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD), Kamis (10/8).

"Pemda secara rutin melakukan sosialisasi kepada jajaran pemerintahan di lingkup Kabupaten Lamandau, tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada pejabat terkait dalam penyusunan dan penetapan APBD di daerah," ujar Arifin, disela-sala sambutanya pada kegiatan sosialisasi Permendagri RI Nomor 38 tahun 2018 di Nanga Bulik.

Arifin meneruskan, serta sesuai dengan prinsif, kebijakan dan tekhnis penyusunan APBD dengan memperhatikan singkronisasi  kebijakan dan teknis penyusunan APBD dengan memperhatikan singkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Kegiatan rutin sosialisasi aturan Permendagri sanagat penting dilaksanakan, dengan tujuan agar pengelolaan keuangan daerah mulai dari penyusuan dan perencanaan anggaran pelaksanaan, penatausahaan, akutansi, dan pelaporannya semaksimal mungkin harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi  produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas SDM, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kegiatan ini sekaligus sebagai indikator utama untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah ketepatan penyelesaian APBD. Tingginya penyerapan APBD, ketepatan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan kualitas opini pemeriksaan BPK," jelasnya.

Sekda menambahkan, Penetapan APBD Kabupaten Lamandau tahun 2018 telah terlaksana tepat waktu pada akhir Desember tahun 2017 lalu. "Tentu harapan yang sama seiring dengan percepatan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan, agar penetapan APBD tahun 2019 di Kabupaten Lamandau dapat terlaksana tepat waktu," pungkasnya. (lan/ala/iha/CTK)

Berita Terkait