Dinilai Bertentangan dengan UU Pemilu dan Putusan MK

MA Putuskan Mantan Napi Korupsi Boleh Mencaleg, Dua PKPU Dibatalkan

 Jum`at, Tanggal 14-09-2018, jam 09:31:14
Ilustrasi. Kantor Mahkamah Agung

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) akhirnya membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota dan Pasal 60 huruf j PKPU No.26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019.

Dengan dibatalkannya pasal-pasal pada PKPU itupara mantan narapidana dalam kasus tersebut boleh mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg).

Seperti dilansir laman hukumonline.com, Majelis Hakim yang memeriksa permohonan uji materi yang dilakukan Wa Ode Nurhayati sebagai termohon terhadap PKPU itu dengan nomor perkara 45 P/HUM/2018, terdiri dari tiga hakim agung, yakni Irfan Fachrudin, Yodi Martono, Supandi.  

“Peraturan KPU tentang larangan mantan narapidana (korupsi) menjadi caleg telah diputus MA pada kamis, 13/9 kemarin. Permohonan para permohon dikabulkan dan Peraturan KPU tersebut telah dibatalkan MA,” kata Suhadi saat dikonformasi Hukumonline, Jumat (14/9).

Dijelaskan Suhadi, kedua Peraturan KPU tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu menyebutkan “bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Tak hanya itu, materi kedua Peraturan KPU tersebut, bertentangan dengan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016, yang telah memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif, sepanjang yang bersangkutan mengumumkan kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan terpidana.

“Karena itu, Peraturan KPU dibatalkan. Namun, salinan putusan belum dapat diunggah di Direktorat Putusan MA karena masih dalam tahap minutasi,” katanya. (nto)

Berita Terkait