DPRD Kota

Jangan Hanya Lewat Medsos Saja Sosialisasinya

 Senin, Tanggal 08-10-2018, jam 11:14:16
At Prayer

PALANGKA RAYA – Peraturan Daerah (perda) Nomor 1 tahun 2017 tentang membuang sampah dinilai cukup baik. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, At Prayer mengatakan, pihaknya mendukung terkait penerapan perda itu.

Menurutnya, perda itu memang sudah seharusnya dijalankan. Terkait adanya respon negatif dari sejumlah pihak, mungkin saja karena yang bersangkutan belum terbiasa dengan aturan tersebut.

“Karena peraturan itu dianggap dadakan dalam penerapannya. Namun dalam penyampaian ada beberapa pihak yang kurang memberikan informasi tepat kepada warganya. Sehingga bisa saja masyarakat banyak menganggap hal ini adalah teguran atau gertakan pemerintah saja,” kata Prayer, kemarin (7/10).

Ia menambahkan, kondisi itu mungkin saja menjadikan masih banyak dari masyarakat membuang sampah bukan pada jamnya. Padahal, semua aturan dibuat tentu ada maksud dan tujuan yang baik.

“Sama halnya kita diwajibkan untuk memakai dua spion saat berkendara dan harus menggunakan helm standar. Itukan aturan untuk kebaikan kita,” ujar dia.

Prayer mengungkapkan, lahirnya perda itu sebenarnya untuk merubah budaya masyarakat yang masih membuang sampah tidak benar. Misalnya membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak pada jamnya.

“Jadi melalui aturan ini diharapkan bisa membudayakan masyarakat untuk buang sampah pada tempatnya dan pada jamnya,” ungkap Prayer.

Petugas kebersihan itukan, lanjut dia, mengangkut sampah sudah diatur jamnya. Jadi kalau masyarakat ada yang membuang sampah jam 9, 10, 11 atau 12 masa petugas harus bolak balik untuk mengakut sampahnya.

“Sementara kalau semua masyarakat patuh membuang sampah pada jamnya. Maka tidak akan lagi terlihat sampah menumpuk yang tentunya cukup mengganggu pemandangan,” beber dia.

Prayer menyebutkan, lama kelamaan masyarakat tentunya akan terbiasa dengan aturan ini. Hanya saja, dirinya mengingatkan agar Satpol-PP terus melakukan pendekatan kepada warga dan jangan langsung dilakukan penindakan.

“Lakukan terus sosialisasi. Jangan hanya lewat medsos saja sosialisasinya. Upayakan tindakan pencegahan dulu. Kalau memang tetap ada yang membandel, silahkan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” tandasnya. (idu/bad/iha/CTK)

Berita Terkait