Pencegahan TPPO Perlu Sinergitas Kebijakan

 Kamis, Tanggal 11-10-2018, jam 08:17:28
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPPO) sekaligus Rakortek Bidang Perlindungan Hak Perempuan Regional Wilayah Tengah Indonesia Tahun 2018 di Kota Palangka Raya, Kamis (11/10).

PALANGKA RAYA – Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan kemanusiaan yang bersifat sindikasi, dengan akar penyebab masalah yang kompleks, beragam dan terus berkembang.

Guna mencegah TPPO, diperlukan upaya sinergis para pihak terkait, mulai dari lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah di pusat dan daerah.

Demikian ditegaskan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPPO) sekaligus Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Bidang Perlindungan Hak Perempuan Regional Wilayah Tengah Indonesia Tahun 2018 di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (11/10).

“Sinergitas kebijakan, program dan kegiatan di semua lini memiliki daya ungkit tinggi, dan semua pihak harus sepakat untuk meningkatkan pencatatan dan pelaporan melalui sistem database yang dapat dipertanggungjawabkan, faktual, real time, terverifikasi dan terintegrasi,” kata Yohana.

Saat ini, imbuh dia, Kemen PPPA telah membangun database Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) untuk memfasilitasi pencatatan kekerasan berbasis data layanan di daerah.

Khusus TPPO, gugus tugas pusat juga sedang bekerjasama dengan International Organization for Migration (IOM) atau Organisasi Internasional untuk Migrasi terkait pemutakhiran database dan mekanisme pendataan kasus-kasus TPPO.

Penanganan kasus-kasus TPPO melalui aksi yang sinergis antara anggota Gugus Tugas TPPO (pusat dan daerah) juga terus ditingkatkan. Tahun ini Gugus Tugas telah menangani kasus 11 perdaganagn perempuan Indonesia ke Tiongkok dengan modus pengantin pesanan.

Selanjutnya, Menteri Yohana dan GT PP-TPPO Pusat juga telah melakukan inspeksi mendadak ke sebuah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di daerah Ciracas. Dalam inspeksi mendadak tersebut ditemukan  adanya 20 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ilegal dan 3 CPMI beresiko korban TPPO karena pemalsuan dokumen.

Selain itu, juga menangani seorang anak perempuan korban TPPO ke Malaysia dan korban TPPO dari Banten, NTT dan NTB yang dikirim ke Maroko dengan modus TKI.

Menteri Yohana berharap, melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPPO) sekaligus Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Bidang Perlindungan Hak Perempuan Wilayah Tengah Tahun 2018 dapat memunculkan inovasi, komitmen, dan sinergi antara Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dalam menegakan perlindungan hak perempuan, dalam hal ini termasuk upaya pemberantasan TPPO. (OL/nto)

Berita Terkait