Selasa, Tanggal 15-05-2018, jam 06:31:44
Dari Sidang Perdamaian Adat Dayak

Wilmar Terima Sanksi, Bayar Rp 577 Juta Lebih

Wilmar Terima Sanksi, Bayar Rp 577 Juta Lebih
Ketua Umum DAD Kalteng Agustiar Sabran (tengah depan) salam komando dengan Deputy Country Head Wilmar Group, Darwin Indigo (kanan) didampingi Damang Pahandut, Marcos Tuwan yang bertindak sebagai ketua majelis sidang adat, Senin (14/5). (DENAR/KALTENG POS)

PT Wilmar Group induk dari PT Mustika Sembuluh menerima sanksi adat yang diputuskan dalam Sidang Perdamaian Adat Dayak yang digelar DAD Kalteng di Betang Eka Tingang Nganderang, Kota Palangka Raya, Senin (14/5) siang.

 

SETELAH mendengar tuntutan dari Pandawa (Jaksa Penuntut), Mantir Basara Hai (Hakim) memutuskan PT Mustika Sembuluh bersalah melanggar  Hukum  Adat  Dayak. Sanksi adat yang diberikan berupa denda adat satuan kati ramu atau jika diuangkan sekitar Rp 577 juta lebih.

Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng Agustiar Sabran mengatakan, sidang adat itu merupakan bentuk dan komitmen mereka mempertahankan harkat dan martabat Dayak. Selain itu, persidangan itu juga untuk mendapat solusi terbaik, sehingga ke depan tidak ada lagi yang melakukan hal serupa ataupun membuat warga Dayak tertindas. Agustiar merasa senang, karena Deputy Country Head Wilmar Group, Darwin Indigo, hadir dalam sidang adat tersebut. Sebab jabatan itu sama halnya dengan direktur utama.

“Dari pihak kami tidak ada masalah dan dari pihak Wilmar juga tidak ada masalah. Sidang ini tujuannya damai, dan ini tidak ada yang disakiti. Setelah ini dan hadirnya direktur ini, membuat kami merasa memiliki investasi,” ungkapnya usai sidang adat, kemarin.

Tidak hanya itu, Agustiar juga mengharapkan kasus PT Mustika Sembuluh bisa jadi pelajaran bagi perusahaan lainnya. Sebab, awal mula terjadinya perusakan situs adat Dayak di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kotawaringin Timur, awal Februari lalu dikarenakan soal konflik lahan dan minimnya plasma.

“Ini jadi contoh, ini awal bagi kami (DAD, Red) melangkah untuk memperjuangkan harkat dan martabat orang Dayak. Saya ingin orang Dayak jadi tuan rumah di tanah sendiri,” tegas pria yang juga selaku CEO Kalteng Putra itu.

Saudara kandung Gubernur H Sugianto Sabran ini juga mengingatkan agar korporasi dan investor di Bumi Tambun Bungai dapat memerhatikan masyarakat Dayak. Ia tidak ingin, warga Dayak tertindas di tanahnya sendiri. Bahkan Agustiar menggunakan perumpamaan ‘Ayam dan Tikus mati di lumbung padi’.  “Jangan sampai, kami ini hanya menunggu musibah, dan hutan gundul saja,” pungkasnya.

Sementara Deputy Country Head Wilmar Group, Darwin Indigo menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk menjaga perdamaian di Bumi Pancasila. Pihaknya juga siap berdamai dengan masyarakat adat Dayak Kalteng. Apalagi tujuan utama hadirnya Wilmar untuk membuat Kalteng bisa lebih baik. “Prioritas utama saya adalah kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar wilayah (kebun sawit, red) kami,” bebernya.

Menurutnya, kasus yang menimpa PT Mustika Sembuluh dengan warga Desa Pondok Damar juga jadi pelajaran bagi perusahaan. “Kami harus benar-benar belajar untuk bisa hidup damai dengan masyarakat,” ungkapnya.

Pantauan Kalteng Pos saat persidangan kemarin, Pandawa yang terdiri dari Mambang I Tubil, Suriansyah Murhaini, Untung dan Parada Lewis KDR menyampaikan tuntutan kepada direksi PT Wilmar Group. Usai mendengarkan tuntutan, Damang Pahandut Marcos Tuwan yang bertindak sebagai ketua majelis sidang adat menskor sidang selama 30 menit. Setelah skor selesai, Mantir Basara Hai yang juga terdapat Damang Sebangau Wawan Embang selaku anggota, dan tiga perwakilan Damang dari wilayah Kabupaten Kotim, Hasbullah, Marsidi Adjil dan Ahmad Taufik selaku anggota, membacakan putusan sidang adat Dayak.

Selain Darwin, juga hadir Head of Bina Mitra Wilmar Group Wilayah Kalteng Juatko Antono yang duduk di kursi persidangan berhadapan dengan Mantir Basara Hai.

Saat membaca putusan, Marcos menyatakan mewajibkan Wilmar Group membayar denda adat sebagaimana yang diputuskan serta, menasehati agar melaksanakan kegiatan usaha dengan memerhatikan masyarakat sekitar. “Menyampaikan permohonan maaf secara lisan dan tertulis melalui media massa. Mewajibkan menanggung biaya denda adat dan meminta kepada pihak berdamai untuk mengkoordinasikan kepada Pemprov Kalteng,” pungkasnya.

Selain DAD, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalteng juga hadir di acara ini. Gubernur H Sugianto Sabran dan Pj Sekda Kalteng Fahrizal Fitri juga sempat mengikuti persidangan kemarin. (ami)


BERITA Terkait
Berita terkini Kalteng Pos Online 15 Aug 18


Rabu, 15-08-2018 : 09:24:58
Pelajaran Disesuaikan dengan Kemampuan

Terlahir sebagai anak berkebutuhan khusus, bukan sebuah pilihan. Bukan pula keinginan orang tua. Itu sudah menjadi suratan takdir Sang Maha Kuasa. Oleh karena itu, tak boleh ada diskriminasi te ... Read More

Minggu, 12-08-2018 : 09:02:18
Jual Pikap Demi 10 Kotak Sarang Mellifera

Petani lebah madu asal Kalampangan ini bernama Yoanes Budiyana. Madu produksinya punya label yang sudah dipasarkan ke luar pulau. Seperti apa perjalanan usahanya? Berikut catatannya.

&nbs ... Read More

Jum`at, 10-08-2018 : 01:17:18
Ketika Warga Katingan Kuala Harus Meregang Nyawa di Tengah Sungai

Ibu Muntamah (50) warga Desa Jaya Makmur, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan harus menghembuskan napas terakhirnya di Sungai Hantipan. Dia terlambat mendapatkan penanganan kes ... Read More

Jum`at, 10-08-2018 : 08:38:13
PT KLM Terancam Tahanan, Denda, dan Izin Dicabut

Kebakaran seluas 511 hektare lahan perkebunan sawit, menjadi petaka bagi PT KLM. Perusahaan beroperasi di Kecamatan Mantangai, Kapuas itu, terancam sanksi berat. Pasalnya, sejak awal sudah diingatk ... Read More