Kamis, Tanggal 17-05-2018, jam 11:15:41
Pemkab Katingan

PBB-P2 Dapat Dongkrak PAD

 PBB-P2 Dapat Dongkrak PAD
Petugas pendataan dan pemutahiran BPKAD Katingan ketika menjelaskan cara pelaporan hingga pembayaran PBB-P2 di Desa Asem Kumbang, beberapa waktu lalu.( BPKAD KATINGAN FOR KALTENG POS)

KASONGAN – Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan Perdesaan (PBB-P2) dapat mendongrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Katingan turun ke sejumlah kecamatan. Aksi jemput bola tersebut, demi mendapatkan data PBB-P2 yang valid dan akurat, serta memutahirkan data objek pajak baru.

Kepala BPKAD Katingan Roby melalui Kabid Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Pajak, dan Retribusi Daerah Suryadi mengatakan, sejak dua pekan terakhir timnya telah melakukan pendataan sekaligus pemutahiran data objek dan subjek PBB-P2 di Kecamatan Katingan Kuala dan Kecamatan Kamipang.

"Di Katingan Kuala kami melaksanakan kegiatan di Kelurahan Pagatan Hulu, Kelurahan Pagatan Hilir, dan Desa Kampung Keramat, di sini jumlahnya terdapat 1.156 objek pajak," ungkap kepada wartawan, Selasa (15/5).

Kemudian untuk di Kecamatan Kamipang, ada delapan desa yang BPKAD datangi, yaitu Baun Bango, Galinggang, Tampelas, Parupuk, Karuing, Jahanjang, Tumbang Runen, dan Desa Asem Kumbang. Di lokasi itu BPKAD berhasil mendata sebanyak 1.132 objek pajak.

"Terkait dengan pendataan ini, respon masyarakat maupun pemerintah desa atau kelurahan dalam kegiatan pendataan dan pemutahiran tersebut cukup baik. Sebab tidak memerlukan waktu yang lama, apabila data atau informasi yang diperlukan oleh petugas semuanya terpenuhi," terangnya.

Dijelaskan Suryadi, bahwa data PBB-P2 sangat dinamis dan memiliki potensi perubahan data atau obyek pajak yang dapat beubah sewaktu-waktu. Contoh, sebidang lahan yang tahun lalu masih berupa pekarangan, bisa jadi tahun ini berubah menjadi bangunan rumah. Adapun syarat yang diperlukan, yaitu bukti kepemilikan identitas subjek, seperti KTP, surat pernyataan tanah (SPT), sertifikat, dan sebagainya.

"Berdasarkan pengamatan, kendala secara umum yakni kurangnya pemahaman dan wawasan masyarakat. Sebab masyarakat kebanyakan belum tahu akan pentingnya melapor maupun membayar PBB-P2. Padahal potensi pajak di sektor ini cukup besar dalam mendongrak PAD di Katingan," bebernya. (eri/aza/iha/CTK)


BERITA Terkait
Berita terkini Kalteng Pos Online 23 May 18


Rabu, 23-05-2018 : 11:21:06
Dewan Dewan Pemda untuk Bentuk Tim Panitia Batas Desa

TAMIANG LAYANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bartim berjanji untuk mengawal serta menindaklanjuti seluruh kasus sengketa. Mengingat banyaknya masalah laha ... Read More

Rabu, 23-05-2018 : 11:18:10
Anggota Dewan yang Tidak Laksanakan Kampanye Agar Bisa Masuk Kantor

PULANG PISAU - Tingkat kehadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) mengalami penurunan. Hal ini terjadi lantaran kehadirannya dikarenaka ... Read More

Rabu, 23-05-2018 : 11:14:54
Dewan Pertanyakan Keberadaan Bongkaran Kayu Ulin

KUALA KAPUAS - Hingga saat ini DPRD Kabupaten Kapuas masih mempertanyakan keberadaan sisa bongkaran jembatan yang terbuat dari kayu ulin. Karena jembatan tersebut sudah diganti den ... Read More

Rabu, 23-05-2018 : 11:12:25
Tahun Ini Katingan Dapat BSPS

KASONGAN – Tahun ini Kabupaten Katingan mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 369 unit. Bantuan berasal dari Kementerian PUPR melalui SNVT Penyediaan ... Read More